Sifat Alamiah Penyimpangan & Proses Stigmatisasi

1. Sifat dari hal yang menyebabkan.

Ada perbedaan pandangan (konflik) tentang hakikat penyebab kejahatan. Secara garis besar ada dua pandangan dalam penyebab kejahatan. Pandangan pertama menganggap  “penyebab” dari penyimpangan tersebut berada diluar individu.  Berbagai sebab dapat diberikan seperti penjelasan-miskin gen, kelenjar, atau struktur tubuh; keluarga yang tidak memadai, perumahan, atau karakteristik status; sosialisasi yang salah; karakteristik kepribadian yang tidak memadai, atau berbagai lain—ditawarkan secara tunggal atau dalam kombinasi. Pandangan kedua,  sebagian besar didasarkan pada tanggung jawab pribadi dan akuntabilitas dalam penyimpangan yang digunakan oleh aparat penegak hukum dan agamawan yang menerima pandangan bahwa “kehendak bebas” dan pilihan pribadi yang sentral menentukan dalam motivasi manusia. Apa pun kekuatan “di luar” dari individu yang melanggar,  tidak dipandang sebagai menentukan. “Keputusan” untuk terlibat dalam perilaku menyimpang adalah dilihat sebagai hasil dari pilihan sadar.

2.  Efektivitas Pembinaan dan Hukuman.

Adanya sengketa abadi atas keinginan dan efektivitas pembinaan versus hukuman pada yang menyimpang. Di satu sisi ada pandangan terutama orang awam yang jauh ari panangan akademis di banyak masyarakat percaya bahwa satu-satunya cara yang masuk akal berurusan dengan penyimpang, khususnya pelaku lebih serius, adalah “memenjarakan, mengunci mereka dan membuang kunci itu” dan mereka bersikeras, untuk tidak memanjakan penyimpang. Di sisi lain bahwa represi dan penindasan, dan bahkan respon sosial dan hukuman yang paling kejam, tidak pernah berhasil menghilangkan penyimpangan sama sekali.

3.  Ketepatan Metode Kontrol.

Sekarang ini muncul masalah besar, yang berpusat pada hak-hak konstitusional (kebebasan sipil) versus perlindungan sosial dan legitimasi metode penindakan pemberantasan penyimpangan.

4.  Batas Kebijakan Publik.

Akhirnya di tingkat kebijakan publik, ada kebingungan yang cukup besar dan seringkali terjadi konflik kekerasan atas legalisasi perilaku tertentu.

Penyimpangan (tindak kriminal) tidak dapat dihilangkan sama sekali, tetapi menekan sekecil mungkin peningkatannya.

  • Gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat yang disebabkan oleh kejahatan (tindak kriminal) sekarang ini menjadi salah satu masalah sosial yang banyak mendapat perhatian.
  • Macam-macam cara atau sistem dari pengendalian sosial (social control), seperi ”gosip” dan bisik-bisik tetangga sampai dengan peraturan dan perundang-undangan. Demikian juga pelaksanaannya seperti sesama warga, atau tetangga sampai ”satuan keamanan” RT, RW, dan polisi.
  • Sementara itu pemerintah bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan yang dijamin dengan hukum dan peraturan perundang-undangan buatan manusia. Salah satu alternatif metode pencegahannya adalah, menangkap, meyakinkan, menghukum dan merehabilitasi para kriminal.
  • Di Indonesia, upaya merehabilitasi para kriminal tidak terlepas dari perkembangan hukum dari masa ke kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dan institusi-institusinya. Hukuman kerja paksa terhadap para kriminal diberlakukan sejak diberlakukannya Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie, oleh pemerintah kolonial Belanda, pada tanggal 1 Januari 1872, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana  untuk orang pribumi di Hindia Belanda.